Double Employment: Trik Perusahaan Menghemat Biaya atau Melanggar UU?

Bahaya Double Employment: Risiko Hukum bagi Karyawan Tanpa Kontrak Resmi di Indonesia

 

Di dunia kerja Indonesia, praktik “double employment” atau rangkap pekerjaan tanpa kontrak resmi masih sering terjadi. Banyak karyawan yang secara tidak sadar menjalankan tugas di luar perusahaan tempat mereka terdaftar, bahkan sampai mengerjakan pekerjaan dari perusahaan lain—baik itu perusahaan rekanan, mitra, ataupun anak perusahaan dalam satu grup.

Sekilas praktik ini terlihat biasa saja, namun dari sisi hukum ketenagakerjaan, tindakan tersebut memiliki risiko serius, baik bagi karyawan maupun perusahaan. Artikel ini membahas secara lengkap apa itu double employment, aturan hukumnya, serta bahaya jika dilakukan tanpa dokumen resmi.

---

Apa Itu Double Employment?

Double employment adalah kondisi ketika seorang karyawan bekerja untuk lebih dari satu perusahaan di waktu yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuknya bisa seperti:

• bekerja di PT A, tapi mengerjakan pekerjaan untuk PT B,
• ditempatkan sementara di perusahaan lain tanpa surat penugasan,
• menjalankan dua jobdesk yang seharusnya berada di dua perusahaan berbeda,
• bekerja untuk anak perusahaan tanpa kontrak baru atau adendum.

Walaupun perusahaan tersebut masih dalam satu grup, secara hukum setiap PT adalah entitas berbeda. Artinya, jika karyawan bekerja di PT lain tanpa kontrak baru, itu tetap masuk kategori double employment.

---

Dasar Hukum Double Employment di Indonesia

Ada beberapa aturan ketenagakerjaan yang mengatur hubungan kerja agar sah dan memiliki perlindungan. Double employment tanpa dokumen resmi dapat melanggar pasal-pasal berikut:

1. Pasal 50–51 UU Ketenagakerjaan (UU 13/2003)

Hubungan kerja dianggap sah hanya jika terdiri dari:

• adanya pekerjaan,
• perintah,
• perjanjian kerja.

Jika karyawan bekerja di perusahaan lain tanpa perjanjian kerja, maka status kerjanya tidak sah secara hukum.

2. Pasal 160 ayat (3) UU 13/2003

Karyawan tidak boleh bekerja pada pihak lain tanpa adanya persetujuan resmi dari perusahaan tempat ia terdaftar.

Tanpa persetujuan tertulis → pelanggaran.

3. PP 35 Tahun 2021 (Turunan UU Cipta Kerja)

Jika ada perubahan:

• jabatan,
• lokasi kerja,
• perusahaan tempat penugasan,

maka harus dibuat adendum kontrak dan disetujui kedua pihak. Jika tidak, perusahaan dianggap melanggar prosedur.

---

Risiko Hukum bagi Karyawan

Bekerja untuk perusahaan lain tanpa kontrak resmi dapat menimbulkan banyak masalah, di antaranya:

1. Tidak Ada Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan

Jika kecelakaan terjadi saat bekerja di perusahaan yang tidak terdaftar sebagai pemberi kerja Anda, klaim bisa ditolak.

Artinya: Anda bekerja tanpa perlindungan hukum dan keselamatan.

2. Tidak Diakui Sebagai Hubungan Kerja

Jika terjadi masalah seperti:

• PHK,
• sengketa upah,
• konflik internal,

Anda bisa dianggap bukan karyawan sah di perusahaan tempat Anda bekerja tambahan.

3. Bisa Dianggap Pelanggaran Disiplin

Karena bekerja ke perusahaan lain tanpa izin tertulis, status Anda bisa disebut melanggar kontrak kerja utama.

---

Risiko Hukum bagi Perusahaan

Perusahaan yang menugaskan karyawan ke perusahaan lain tanpa dokumen resmi juga dapat terkena risiko:

1. Pelanggaran Administratif Ketenagakerjaan

Perusahaan dapat dikenai sanksi karena tidak memiliki perjanjian kerja yang sah.

2. Audit BPJS Ketenagakerjaan

Jika terjadi kecelakaan kerja, perusahaan dapat diminta bertanggung jawab secara hukum dan finansial.

3. Konflik Hubungan Industrial

Karyawan bisa melaporkan ke Disnaker atau menggugat ke PHI jika mengalami kerugian.

---

Contoh Kejadian di Perusahaan Grup / Anak Perusahaan

Di banyak perusahaan grup, karyawan sering dipindahkan atau diminta mengerjakan tugas di anak perusahaan tanpa adendum kontrak. Padahal:

Walaupun satu grup, setiap PT tetap memiliki:

• NIB berbeda,
• izin usaha berbeda,
• struktur hukum berbeda.

Jika karyawan tidak menandatangani adendum atau perjanjian baru, maka seluruh penugasan tersebut tidak sah secara hukum.

---

Apa yang Harus Dilakukan Karyawan?

Jika Anda mengalami situasi serupa, langkah berikut bisa dilakukan:

• Minta penjelasan tertulis dari HRD tentang status kerja Anda.
• Minta adendum atau surat penugasan resmi jika harus bekerja di PT lain.
• Pastikan Anda terdaftar di BPJS di perusahaan tempat Anda benar-benar bekerja.
• Jika tidak ada kejelasan, Anda berhak meminta klarifikasi ke Disnaker.

---

Kesimpulan

Double employment tanpa kontrak resmi adalah praktik yang terlihat sepele, namun sebenarnya memiliki risiko hukum besar. Baik karyawan maupun perusahaan dapat mengalami kerugian jika hubungan kerja tidak dituangkan dalam dokumen resmi.

Perjanjian kerja, adendum, dan surat penugasan adalah dokumen penting yang harus dibuat agar hubungan kerja sah dan melindungi kedua pihak.

---

Read More

Legalitas Pinjol di Indonesia: Hak Konsumen & Batasan Hukum

Pinjol vs Bank Konvensional: Pengalaman, Prosedur, dan Legalitas yang Perlu Kamu Tahu

Ringkasan dari pengalaman pinjam tahun 2019 hingga penjelasan soal legalitas pinjol, perbedaan SOP, dampak gagal bayar, dan langkah aman agar tidak terjebak utang menumpuk.

 

1. Pengalaman Awal Pinjam di Pinjol Tahun 2019

Pada tahun 2019, banyak orang mulai mengenal aplikasi pinjaman online (pinjol) yang menawarkan proses cepat dan mudah. Cukup bermodal KTP dan foto wajah, dana pinjaman bisa cair dalam hitungan detik tanpa harus datang ke kantor, tanpa jaminan, bahkan tanpa survei ke rumah.

Sebagai perbandingan, ketika mengajukan pinjaman ke bank seperti BRI, prosesnya jauh lebih ketat. Nasabah harus menyertakan bukti penghasilan bulanan, jaminan sertifikat tanah, bahkan menjalani survei langsung ke rumah untuk memastikan kondisi dan kemampuan bayar.

2. Mengapa Pinjol Bisa Cair Tanpa Jaminan?

Pinjol bekerja dengan sistem fintech yang mengandalkan analisis data digital — seperti histori transaksi, nomor HP, hingga akun media sosial — untuk menilai kelayakan peminjam. Mereka tidak memerlukan jaminan fisik karena semua dilakukan secara otomatis lewat algoritma.

Namun, kemudahan ini diimbangi dengan bunga dan denda yang lebih tinggi dibanding bank konvensional, karena risiko gagal bayar juga lebih besar.

3. Pinjol Legal vs Ilegal: Bedanya di Mana?

Pinjol Legal (Terdaftar OJK)

• Terdaftar dan diawasi OJK.
• Memiliki izin resmi dan alamat kantor jelas.
• Tidak boleh mengakses kontak atau menyebar data pribadi.
• Bunga, biaya, dan penagihan harus transparan dan etis.

Pinjol Ilegal

• Tidak memiliki izin OJK.
• Sering menyebarkan data pribadi, mengancam, dan menekan psikologis peminjam.
• Tidak ada batasan bunga atau mekanisme pengaduan resmi.

4. Apa yang Terjadi Kalau Gagal Bayar di Pinjol Legal?

Jika kamu gagal bayar di pinjol legal (mis. Akulaku), kemungkinan konsekuensinya:

• Nama masuk daftar hitam SLIK OJK, sehingga sulit mengajukan kredit baru.
• Penagihan dilakukan oleh pihak yang sah (debt collector resmi) — bukan penyitaan aset langsung karena tidak ada jaminan.
• Jika ada indikasi itikad tidak baik atau jumlah besar, pemberi pinjaman bisa menggugat secara perdata di pengadilan.

5. Jika Masuk Daftar Hitam, Apakah Itu Berbahaya?

Masuk daftar hitam tidak membuat kamu dipenjara, tapi berpengaruh jangka panjang:

• Sulit mendapat pinjaman dari bank, leasing, atau fintech lain.
• Beberapa perusahaan (terutama di sektor keuangan atau BUMN) dapat menolak calon karyawan yang memiliki catatan kredit buruk.
• Catatan buruk di SLIK dapat bertahan sampai 5 tahun sejak status pinjaman diselesaikan.

Catatan penting: Setelah 5 tahun, data buruk di SLIK akan hilang otomatis dari sistem OJK. Namun beberapa perusahaan atau platform mungkin masih menyimpan arsip internal.

6. Boleh Pinjam di Pinjol Lain untuk Tutupi Utang?

Secara hukum diperbolehkan, namun sangat berisiko secara finansial. Strategi meminjam untuk menutup utang lama (gali lubang tutup lubang) seringkali membuat total beban bunga jadi lebih besar. Lebih aman ajukan restrukturisasi atau negosiasi dengan pemberi pinjaman lama.

7. Kesimpulan & Saran

Pinjol menawarkan kecepatan dan kemudahan, tetapi berisiko jika tidak dikelola bijak. Bank konvensional lebih ketat namun lebih aman dan transparan. Sebelum pinjam, pastikan pinjol terdaftar di OJK, pahami bunga dan tenor, serta pinjam sesuai kemampuan.

Jika mau, saya bisa bantu cek status legal pinjol tertentu (mis. Akulaku, Jenius) atau buatkan surat negosiasi/restrukturisasi yang bisa kamu kirim ke pihak pemberi pinjaman.

Tag: #Pinjol #OJK #Akulaku #Jenius #BTPN #SLIK #PinjamanOnline #KeuanganPribadi

Read More

Dampak dan Konsekuensi Melakukan Hal Ilegal di Kehidupan Sehari-hari

Pendahuluan

Setelah memahami penyebab orang tergoda melakukan hal ilegal, kini saatnya membahas apa dampak nyata yang ditimbulkannya.
Banyak orang mengira bahwa pelanggaran kecil tidak akan berpengaruh besar, padahal dampaknya bisa menjalar ke berbagai aspek kehidupan — mulai dari reputasi, ekonomi, hingga hubungan sosial.

1. Dampak Sosial dari Perbuatan Ilegal

1. Kehilangan Kepercayaan dari Masyarakat
   Sekali seseorang diketahui melanggar hukum, kepercayaan sulit untuk dikembalikan.
   Misalnya, pelaku korupsi, penipu online, atau pencuri data pribadi akan sulit diterima kembali di lingkungan sosialnya.

2. Kerusakan Moral dan Teladan Buruk
   Tindakan ilegal yang dianggap “biasa” akan menular ke generasi muda. Akibatnya, nilai kejujuran dan tanggung jawab mulai hilang.

3. Keresahan dan Ketidakstabilan Sosial
   Jika tindakan ilegal sering terjadi di masyarakat, rasa aman pun berkurang. Warga akan mudah curiga dan kehilangan rasa saling percaya.

2. Dampak Hukum yang Ditimbulkan

1. Sanksi Pidana dan Denda
   Setiap pelanggaran hukum memiliki konsekuensi — mulai dari hukuman penjara, denda besar, hingga pembatasan hak sosial.

2. Catatan Kriminal
   Catatan kejahatan akan mengikuti seseorang seumur hidup dan bisa memengaruhi kesempatan kerja atau pendidikan.

3. Kerugian Finansial dan Reputasi
   Selain hukuman, pelaku juga bisa kehilangan harta benda, aset, bahkan reputasi di mata publik.

3. Cara Mencegah Dampak Negatif di Lingkungan Kita

• Tingkatkan kesadaran hukum di masyarakat.
  Ikut serta dalam kegiatan edukasi atau sosialisasi hukum sederhana.

• Laporkan pelanggaran secara bijak.
  Gunakan jalur resmi atau aplikasi pelaporan pemerintah.

• Jadilah teladan kecil.
  Mulai dari diri sendiri dengan taat aturan dan jujur dalam hal kecil sekalipun.

Kesimpulan

Perbuatan ilegal bukan hanya urusan individu, tapi juga membawa dampak sosial dan hukum yang luas.
Dengan memahami akibatnya, kita diharapkan lebih berhati-hati dalam bertindak, serta memilih jalan legal yang lebih aman, bermartabat, dan bermanfaat bagi semua.

Read More

Mengapa Banyak Orang Tergoda Melakukan Hal Ilegal? Penyebab dan Cara Menghindarinya

 

Pendahuluan

Setelah memahami apa itu ilegal dan legal, sekarang muncul pertanyaan penting:
Mengapa masih banyak orang tergoda melakukan hal ilegal meskipun tahu risikonya?

Fenomena ini sering terjadi di berbagai bidang — dari pelanggaran kecil seperti parkir sembarangan, hingga tindak kejahatan besar seperti korupsi atau penipuan online. Artikel ini akan membahas penyebab, contoh, dan cara menghindari godaan tersebut.

1. Faktor Penyebab Orang Melakukan Hal Ilegal

1. Tekanan Ekonomi
   Banyak orang nekat melanggar hukum karena kesulitan ekonomi. Misalnya, mencuri, menipu, atau menjual barang ilegal demi memenuhi kebutuhan hidup.

2. Lingkungan dan Pergaulan
   Teman, komunitas, atau lingkungan kerja yang terbiasa “main curang” bisa memengaruhi seseorang untuk ikut melanggar aturan.

3. Kurangnya Pengetahuan Hukum
   Tidak sedikit orang melakukan hal ilegal tanpa sadar karena tidak tahu bahwa perbuatannya melanggar undang-undang.

4. Keinginan Cepat Kaya atau Populer
   Era digital membuat banyak orang ingin instan sukses — tanpa kerja keras, asal cepat viral atau punya uang banyak.

5. Pengawasan Hukum yang Lemah
   Ketika pelanggaran tidak mendapat hukuman tegas, pelaku lain merasa aman untuk meniru.

2. Contoh Kasus Umum di Kehidupan Sehari-hari

• Membeli produk bajakan atau ilegal (software, film, rokok tanpa cukai).

• Menyebarkan berita hoaks tanpa memeriksa kebenarannya.

• Menggunakan data pribadi orang lain untuk keuntungan pribadi.

• Melakukan pungutan liar atau menerima suap kecil di tempat kerja.

3. Cara Menghindari Perbuatan Ilegal

1. Tingkatkan Kesadaran dan Pengetahuan Hukum.
   Ikuti berita resmi atau sumber tepercaya agar tahu batas antara legal dan ilegal.

2. Pilih Lingkungan Positif.
   Bergaul dengan orang yang menjunjung kejujuran dan etika akan meminimalkan godaan.

3. Pikirkan Dampaknya Sebelum Bertindak.
   Sekali terlibat perbuatan ilegal, reputasi dan masa depan bisa rusak selamanya.

4. Cari Solusi Legal.
   Misalnya, jika butuh uang, coba cara halal seperti kerja sampingan atau jualan online, bukan menipu.

Kesimpulan

Melakukan hal ilegal mungkin terlihat “menguntungkan” sesaat, tapi dampaknya bisa menghancurkan hidup dalam jangka panjang.
Sementara tindakan legal dan jujur memang butuh waktu dan kesabaran — namun hasilnya jauh lebih aman, tenang, dan berkah.

Read More

Ilegal vs Legal: Perbedaan, Contoh, Dampak, dan Cara Menghindari Masalah Hukum

Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi keputusan yang menyentuh batas antara legal (sesuatu yang sesuai hukum) dan ilegal (sesuatu yang melanggar hukum). Memahami perbedaan antara keduanya penting — bukan hanya untuk menghindari sanksi, tetapi juga untuk menjaga reputasi, keselamatan, dan keberlanjutan aktivitas pribadi atau bisnis.

Artikel ini menjelaskan definisi, contoh-contoh konkret, dampak bagi pelaku dan korban, serta langkah praktis agar tetap patuh hukum.Apa itu "Legal" dan "Ilegal"?

Legal: Sesuatu dinyatakan legal jika sesuai dengan peraturan, undang-undang, atau perizinan yang berlaku. Contoh: memiliki izin usaha, membayar pajak, atau menjual produk yang sudah tersertifikasi.

Ilegal: Sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau peraturan. Tindakan ilegal dapat berupa pelanggaran ringan (mis. tilang lalu lintas) hingga kejahatan berat (mis. penipuan, korupsi, atau penyelundupan).Contoh Nyata

Contoh Legal:

• Menjual makanan dengan label bahan yang benar dan izin PIRT/SL.

• Mengelola properti sewaan sesuai kontrak dan membayar pajak.

• Mengimpor barang dengan dokumen kepabeanan lengkap.

Contoh Ilegal:

• Menjual obat tanpa izin edar.

• Mengunduh atau menyebarkan konten berhak cipta tanpa izin.

• Penggelapan dana, penipuan, dan praktik korupsi.Dampak Tindakan Ilegal

1. Sanksi hukum — denda, pencabutan izin, hingga hukuman penjara.

2. Kerusakan reputasi — kehilangan kepercayaan pelanggan dan mitra.

3. Kerugian finansial — biaya hukum, kompensasi, dan kehilangan pendapatan.

4. Risiko operasi — penutupan usaha sementara atau permanen.

5. Dampak sosial — korban, kerugian publik, dan stigma.Mengapa Beberapa Orang Memilih Jalan Ilegal?

Motivasi umum meliputi: keuntungan finansial cepat, kurangnya pemahaman hukum, tekanan kompetisi, atau proses perizinan yang rumit. Namun keuntungan jangka pendek seringkali kalah oleh konsekuensi panjang.Cara Praktis Menghindari Masalah Hukum (Untuk Individu & Bisnis)

1. Pahami aturan di bidang Anda — baca undang-undang, peraturan daerah, dan panduan Kementerian terkait.

2. Konsultasi dengan ahli — pengacara atau konsultan compliance dapat membantu memetakan risiko.

3. Dokumentasikan semua aktivitas — kontrak, bukti pembayaran, dan izin yang berlaku.

4. Terapkan standar internal — SOP, kebijakan anti-penipuan, dan pelatihan bagi staf.

5. Audit rutin — periksa kepatuhan pajak, perizinan, dan standar produk.

6. Gunakan lisensi dan sertifikasi — bila perlu (mis. Halal, BPOM, sertifikat ISO).

7. Lakukan remediasi cepat — jika ada pelanggaran kecil, perbaiki dan laporkan bila perlu.Tips untuk Penulis Blog (SEO Friendly)

• Gunakan keyword utama di judul, H1/H2, dan 2–3 kali dalam isi.

• Pakai subjudul (H2/H3) untuk memecah topik dan memudahkan pembaca.

• Sisipkan FAQ singkat (lihat bagian berikut) untuk menangkap featured snippet.

• Sertakan internal link ke artikel terkait di blog Anda (mis. panduan perizinan, cara daftar NPWP).

• Optimasi gambar: nama file, alt text yang relevan, dan kompres ukuran.

• Meta description yang jelas dan mengundang klik.FAQ (Pertanyaan yang Sering Ditanyakan)

1. Apakah semua tindakan ilegal selalu berujung penjara? Tidak selalu. Sanksi bergantung pada jenis pelanggaran dan hukum yang berlaku — bisa berupa denda administratif, pemulihan, atau hukuman pidana.

2. Bagaimana bisnis kecil bisa mulai patuh hukum tanpa biaya besar? Mulailah dengan langkah kecil: daftarkan usaha secara resmi (mis. UMKM), catat transaksi, dan pelajari pajak dasar. Konsultasi singkat dengan kantor dinas terkait seringkali gratis.

3. Apakah menghapus konten bajakan cukup untuk mencegah tuntutan? Menghapus konten adalah langkah awal, tapi pihak berhak cipta dapat tetap menuntut jika ada bukti pelanggaran atau kerugian.

Kesimpulan

Memisahkan apa yang legal dan ilegal adalah kunci untuk hidup dan berbisnis yang aman. Meski godaan keuntungan cepat kadang muncul, risiko hukum dan reputasi jauh lebih berat. Investasi pada kepatuhan hukum (compliance) memberi perlindungan jangka panjang bagi individu dan usaha.

Read More

Tugas HRD GA dan Risiko Merangkap Pekerjaan Menurut Hukum Ketenagakerjaan

Beban Kerja Merangkap di HRD GA: Wajar atau Melanggar Aturan Ketenagakerjaan?

 

Pendahuluan

Banyak karyawan di bagian HRD GA (Human Resource Development & General Affairs) yang mengalami beban kerja merangkap. Mulai dari bersih-bersih, melayani tamu, mengurus pantry, mengirim dokumen, hingga membantu urusan gudang. Pertanyaannya, apakah hal ini wajar atau justru melanggar aturan ketenagakerjaan?

1. Apa Itu HRD GA dan Jabatan Operator?

HRD GA adalah divisi yang mengurus sumber daya manusia dan urusan umum perusahaan. Jabatan Operator di GA berarti pelaksana lapangan yang menangani kebutuhan operasional sehari-hari, misalnya:

• Membersihkan area kantor
• Menangani pantry
• Mengirim dokumen
• Menyiapkan kebutuhan meeting
• Mengurus fasilitas umum

Karena sifatnya “general”, tugas GA memang bisa beragam dan melibatkan berbagai bidang kerja.

2. Merangkap Banyak Tugas, Wajar atau Tidak?

Merangkap tugas di GA sebenarnya hal yang umum, selama:

• Masih dalam lingkup operasional kantor
• Beban kerja wajar dan bisa diselesaikan sesuai jam kerja
• Tidak mengganggu kesehatan fisik dan mental karyawan

Namun, jika pekerjaan sudah terlalu banyak atau menyentuh ranah yang bukan milik perusahaan induk, perlu ada aturan yang lebih jelas.

3. Bagaimana Jika Bekerja untuk Anak Perusahaan?

Kasus yang sering terjadi: karyawan perusahaan induk diminta membantu pekerjaan anak perusahaan, seperti mengirim barang pesanan atau menyimpan barang di gudang.

Menurut UU Ketenagakerjaan:

• Kalau hanya sesekali membantu → masih dianggap perintah kerja tambahan.
• Kalau sering atau rutin → sebaiknya ada surat penugasan resmi atau kompensasi tambahan.
• Tanpa dokumen resmi, karyawan berisiko secara hukum jika terjadi masalah.

4. Risiko Jika Tidak Ada Aturan Tertulis

• Tanggung jawab tidak jelas jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang
• Beban kerja berlebihan tanpa kompensasi
• Potensi pelanggaran prinsip hubungan kerja yang adil

5. Tips untuk Karyawan HRD GA yang Merangkap Pekerjaan

• Catat semua pekerjaan harian dan insidental
• Buat prioritas kerja agar tidak keteteran
• Komunikasikan beban kerja ke atasan secara sopan
• Minta surat penugasan jika pekerjaan menyentuh ranah anak perusahaan

Kesimpulan

Bekerja di HRD GA memang identik dengan merangkap banyak tugas, tapi karyawan tetap berhak mendapatkan kejelasan jobdesk dan perlindungan hukum. Perusahaan juga diharapkan menghargai beban kerja karyawan dengan pengaturan yang adil dan transparan.

Read More