Rencana Redenominasi Rupiah 2026: Benarkah Rp 1.000 Jadi Rp 1?

Oleh: Tim Informasi • Diperbarui: 2025

 

Apa itu redenominasi? Redenominasi adalah penyederhanaan angka nominal mata uang tanpa mengubah nilai riil atau daya beli masyarakat. Contoh ilustrasi yang sering disebut: Rp 1.000 lama menjadi Rp 1 baru. Namun perlu diingat, ini adalah rencana dan belum diberlakukan penuh.

Apa tujuan redenominasi?

Tujuan utamanya antara lain:

• Menyederhanakan transaksi dan pencatatan akuntansi.
• Mengurangi kerumitan angka pada harga, sistem perbankan, dan pembukuan.
• Meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan pencatatan fiskal.

Contoh konversi harga (ilustrasi)

Jika skema yang ditempatkan adalah Rp 1.000 lama = Rp 1 baru, maka semua harga akan "dikorbankan" tiga nol. Berikut contoh tabel konversinya:

Harga Lama (Rp)	Harga Baru (Rp)	Keterangan
1.000	1	Tidak berubah nilai riil
2.000	2	Sama nilai
10.000	10	Sama nilai
50.000	50	Sama nilai
400	0,4	Setara 4 sen (0,4 rupiah baru)
250	0,25	Setara 2,5 sen

Penjelasan singkat: Harga Rp 400 pada skema tersebut akan tertulis sebagai Rp 0,4 (dibaca: nol koma empat rupiah), yang setara dengan 4 sen pada sistem baru. Nilai riil barang tidak berubah — ini hanya penyederhanaan angka saja.

Redenominasi bukan sanering

Penting membedakan antara redenominasi dan sanering:

• Redenominasi: Mengurangi jumlah nol dalam penulisan mata uang tanpa mengurangi daya beli (penyederhanaan).
• Sanering: Pemotongan nilai riil uang (mengurangi daya beli), biasanya terkait krisis fiskal/hiperinflasi.

Kapan akan diberlakukan?

Sampai informasi terakhir, pemerintah (Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia) sedang menyiapkan aturan dan RUU terkait redenominasi. Target penyelesaian aturan disebut-sebut pada rentang tahun 2026–2027, tetapi itu adalah target untuk penyusunan regulasi — belum ada tanggal pasti kapan implementasi penuh berlaku. Implementasi umumnya memerlukan masa transisi dan sosialisasi panjang.

Apa yang harus masyarakat lakukan?

1. Ikuti pengumuman resmi dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
2. Jangan mudah percaya hoaks atau klaim bahwa uang akan “dipotong”.
3. Pelajari cara membaca angka baru (mis. 0,4 = 4 sen) agar tidak bingung saat transisi.

Kesimpulan

Redenominasi bertujuan menyederhanakan tulisan nominal rupiah tanpa mengubah nilai riil. Jika diterapkan dengan skema 1.000→1, maka harga Rp 400 akan menjadi Rp 0,4 (empat sen). Namun, kebijakan ini masih dalam tahap perencanaan/regulasi — bukan perubahan yang sudah berlaku sekarang.

Referensi: Pernyataan dan rencana Kementerian Keuangan & Bank Indonesia (sumber media nasional). Artikel ini dibuat untuk tujuan informasi dan edukasi — selalu cek pengumuman resmi untuk kepastian kebijakan.

Read More

Tenor Utang Whoosh Resmi Jadi 60 Tahun, Purbaya Apresiasi Kesepakatan dengan China

Jakarta — 23 Oktober 2025  |  Oleh: Redaksi

Pemerintah menyambut baik hasil restrukturisasi utang proyek kereta cepat Whoosh yang disepakati bersama pihak China. Salah satu poin utama dalam kesepakatan tersebut adalah perpanjangan tenor utang menjadi 60 tahun, dari sebelumnya 40 tahun. Kebijakan ini dinilai akan meringankan tekanan pembayaran dan menjaga stabilitas keuangan proyek.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa restrukturisasi ini tidak akan membebani APBN, karena skema pembiayaan tetap dilakukan secara business to business (B2B). “Bagus, yang penting APBN tidak ikut membayar. Top,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025).

 

CNBC Indonesia

Restrukturisasi Utang Whoosh: Fokus pada Tenor, Bunga, dan Mata Uang

Dalam proses negosiasi yang melibatkan Danantara, PT KCIC, dan pemerintah Indonesia, masih terdapat sejumlah poin yang sedang difinalisasi, mulai dari suku bunga pinjaman hingga mata uang pembayaran utang. COO Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa tim negosiasi akan berangkat ke China untuk merampungkan pembahasan tersebut. Ia optimistis proses ini dapat selesai tahun ini karena kinerja pendapatan PT KCIC masih berada dalam tren positif.

Purbaya: Cukup Business to Business

Purbaya menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut terlibat dalam proses negosiasi lanjutan, kecuali sebagai pihak yang menyaksikan. Menurutnya, proyek ini harus tetap berada pada mekanisme bisnis antar perusahaan.

Dampak Restrukturisasi bagi Keuangan Proyek Whoosh

Perpanjangan tenor menjadi 60 tahun berpotensi memberikan ruang lebih luas bagi manajemen Whoosh dalam melakukan pembayaran cicilan, sehingga proyek tetap berjalan dan fokus meningkatkan produktivitas bisnis. Dengan restrukturisasi ini, pemerintah berharap beban cicilan jangka pendek berkurang, operasional Whoosh tetap sehat, dan risiko finansial lebih terkendali.

Kesimpulan

Restrukturisasi utang Whoosh menjadi 60 tahun memberikan angin segar bagi keberlanjutan proyek transportasi berkecepatan tinggi pertama di Indonesia. Pemerintah menekankan bahwa skema ini tetap aman karena tidak menggunakan dana APBN dan diselesaikan melalui mekanisme antar perusahaan.

Tags: utang whoosh, purbaya yudhi sadewa, restrukturisasi utang, pt kcic, berita ekonomi, china

Meta description: Tenor utang proyek kereta cepat Whoosh diperpanjang menjadi 60 tahun. Menkeu Purbaya menyebut restrukturisasi ini positif dan tidak membebani APBN.

Baca berita terkait

Read More

Purbaya Yudhi Sadewa: Profil Menkeu Baru, Rekam Jejak, dan "Purbaya Effect" yang Penuh Kontroversi

Purbaya Yudhi Sadewa: Dari Insinyur ITB hingga Pucuk Pimpinan Kemenkeu

Diperbarui: 8 September 2025 — Oleh: Redaksi

Pada 8 September 2025, Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan Indonesia ke-31, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Pengangkatan Purbaya — yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) — menarik perhatian publik dan pasar finansial nasional.

Latar Belakang dan Pendidikan

Purbaya Yudhi Sadewa lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 7 Juli 1964. Ia memiliki kombinasi latar pendidikan teknik dan ekonomi yang kuat:

• Sarjana: Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (ITB).
• Magister & Doktor: M.Sc. dan Ph.D. Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Amerika Serikat.

Perpaduan disiplin teknik dan ekonomi ini membentuk gaya analitis dan pragmatisnya dalam merancang kebijakan publik.

Jejak Karier Profesional dan Pemerintahan

Sebelum berkiprah dalam posisi pemerintahan tingkat tinggi, Purbaya menempuh karier di sektor swasta dan lembaga riset:

• Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994).
• Ekonom Senior dan Chief Economist di Danareksa Research Institute (2000–2013).
• Direktur Utama PT Danareksa Sekuritas (2006–2008) dan anggota dewan di PT Danareksa (2013–2015).

Posisi pemerintahan yang pernah dijabat antara lain sebagai staf khusus bidang ekonomi pada beberapa kementerian, deputi di Kantor Staf Presiden (KSP), serta Deputi di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Pada 2020–2025 ia memimpin LPS sebagai Ketua Dewan Komisioner.

Memasuki Era Baru: Menjadi Menteri Keuangan dan "Purbaya Effect"

Pengangkatan Purbaya memunculkan dinamika baru yang oleh sejumlah media dan analis disebut sebagai "Purbaya Effect" — yakni reaksi pasar dan perubahan ekspektasi kebijakan fiskal pasca-penunjukannya. Dibandingkan pendahulunya yang dikenal berhati-hati, Purbaya dipandang cenderung pro-pertumbuhan dan lebih agresif dalam mendorong stimulus ekonomi.

Kebijakan Kontroversial di Awal Masa Jabatan

1. Relokasi Dana SAL Rp200 Triliun ke Bank BUMN

Salah satu gebrakan awal yang ramai dibahas adalah rencana pemindahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke bank-bank pelat merah. Pemerintah beralasan langkah ini akan menambah likuiditas bank BUMN sehingga kredit ke sektor riil bisa ditingkatkan dengan suku bunga lebih murah. Namun sejumlah ekonom memperingatkan risiko — antara lain potensi inflasi, moral hazard, dan keraguan efektivitas bila masalah utamanya adalah lemahnya permintaan kredit.

2. Wacana Penghapusan Bea Masuk Kendaraan Listrik

Purbaya mengusulkan wacana penghapusan bea masuk untuk kendaraan listrik demi mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan. Gagasan ini mendapat penolakan dari Kementerian Perindustrian dan pelaku industri otomotif dalam negeri yang khawatir dengan banjir kendaraan impor yang merugikan pengembangan manufaktur lokal. Akibat tekanan publik dan industri, wacana ini ditunda.

3. Pernyataan tentang "17+8 Tuntutan Rakyat"

Kurang dari 24 jam setelah dilantik, Purbaya membuat pernyataan yang menyebut gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat sebagai "suara sebagian kecil rakyat" yang bisa hilang bila pertumbuhan ekonomi mencapai 6–7%. Pernyataan tersebut menuai kecaman karena dianggap meremehkan aspirasi publik; Purbaya kemudian meminta maaf dan menyebut dirinya sempat "kagetan" serta mengakui gaya bicaranya terkesan 'koboi'.

4. Insiden Unggahan Media Sosial Anak

Kontroversi non-kebijakan datang dari unggahan akun Instagram putranya, Yudo Achilles Sadewa, yang menimbulkan keributan setelah ditafsirkan menyindir pendahulu Purbaya. Meski bukan pernyataan resmi kementerian, insiden ini menambah sorotan terhadap keluarga dan perilaku politis anak-anak pejabat publik.

5. Wacana Pelonggaran Aturan OJK

Terdapat pula kabar bahwa Purbaya mendorong revisi Undang-Undang Jasa Keuangan untuk memberi kelonggaran tertentu pada pengawasan perbankan. Kritikus memperingatkan risiko pelemahan tata kelola dan stabilitas system keuangan jangka panjang apabila pengawasan dilonggarkan tanpa mitigasi yang jelas.

Respons Pasar dan Analis

Kebijakan dan pernyataan awal Purbaya memicu reaksi di pasar finansial:

• IHSG: Mengalami volatilitas dan sempat bergerak negatif pada beberapa sesi.
• Rupiah: Tekanan terhadap dolar, namun relatif terjaga setelah intervensi pasar tertentu.
• Analis: Banyak yang menganjurkan sikap wait and see menunggu kepastian program fiskal dan konsistensi kebijakan.

Kehidupan Pribadi

Purbaya menikah dengan Ida Yulidina (pemenang Wajah Femina 1989). Pasangan ini dikaruniai dua putra, termasuk Yudo Achilles Sadewa yang dikenal sebagai trader dan pembuat konten.

Kesimpulan

Purbaya Yudhi Sadewa membawa pendekatan yang berbeda di Kementerian Keuangan: lebih berfokus pada akselerasi pertumbuhan dan kebijakan pro-investasi. Namun langkah-langkah awalnya penuh kontroversi yang memicu perdebatan luas antara kebutuhan stimulus jangka pendek dan pentingnya menjaga disiplin fiskal serta stabilitas keuangan. Publik dan pasar kini menunggu bukti nyata apakah strategi agresif tersebut akan membuahkan hasil atau menimbulkan konsekuensi makro yang tidak diinginkan.

 

Wikipedia

Catatan: Artikel ini disusun berdasarkan rangkuman publikasi dan laporan awal terkait pengangkatan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025. Untuk update kebijakan selanjutnya, ikuti rilis resmi Kementerian Keuangan dan laporan media terpercaya.

Read More