Hotman Paris Beri Usulan Berani kepada Pemerintah: Terbitkan Keppres untuk Lindungi Rakyat Kecil yang Terjerat Pinjol Ilegal
Blog Orang Desa – Persoalan pinjaman online (pinjol) ilegal masih menjadi beban berat bagi sebagian masyarakat. Tidak sedikit rakyat kecil yang terjebak dalam lingkaran utang, menghadapi bunga tinggi, tekanan penagihan, hingga ancaman penyebaran foto dan data pribadi.
Melihat kondisi tersebut, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyampaikan sebuah usulan kepada pemerintah agar mengambil langkah tegas untuk melindungi masyarakat kecil yang menjadi korban pinjaman online ilegal.
 |
| Ilustrasi AI Gemini |
Dalam pernyataannya, Hotman Paris menyarankan pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres), bahkan jika diperlukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), yang secara tegas mengatur status transaksi pinjaman online ilegal agar tidak dapat dijadikan dasar penagihan.
Menurut gagasan Hotman, apabila suatu transaksi pinjaman dinyatakan ilegal melalui aturan resmi pemerintah, perusahaan pinjol ilegal tersebut seharusnya tidak lagi memiliki dasar untuk menuntut pembayaran dari masyarakat.
Memberikan Ketenangan Psikologis bagi Korban Pinjol
Hotman Paris juga menyoroti dampak psikologis yang dialami para korban pinjaman online ilegal.
Selama ini, banyak debitur merasa ketakutan ketika menghadapi ancaman penagihan. Bahkan, ada yang mengalami tekanan karena foto, nama, serta informasi pribadinya diancam akan disebarkan kepada keluarga, teman, maupun rekan kerja.
Dengan adanya aturan resmi dari pemerintah, menurut pandangan Hotman, masyarakat yang menjadi korban pinjol ilegal akan memiliki ketenangan secara psikologis.
Mereka tidak lagi merasa sendirian menghadapi tekanan penagihan, karena sudah ada keputusan tertulis dari negara yang menjadi dasar perlindungan bagi masyarakat.
Pemerintah Diminta Hadir Membela Rakyat Kecil
Usulan tersebut menjadi perhatian karena persoalan pinjol bukan sekadar masalah utang-piutang, tetapi juga menyangkut perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, dan kondisi mental masyarakat.
Meski demikian, perlu dibedakan antara pinjaman online ilegal dan pinjaman online legal yang berizin. Gagasan Hotman Paris tersebut merupakan usulan kepada pemerintah, bukan berarti seluruh utang pinjaman online otomatis dihapus atau tidak wajib dibayar.
Pemerintah tetap perlu mempertimbangkan aspek hukum agar kebijakan yang dibuat tidak merugikan masyarakat maupun menimbulkan persoalan hukum baru.
Rakyat Kecil Butuh Perlindungan, Bukan Intimidasi
Rakyat kecil yang sedang mengalami kesulitan ekonomi membutuhkan perlindungan dan kepastian hukum. Penindakan terhadap pinjol ilegal harus dilakukan secara tegas, terutama terhadap praktik ancaman, penyebaran data pribadi, dan penagihan yang melanggar hukum.
Sebab, tujuan hukum seharusnya bukan hanya menegakkan aturan, tetapi juga memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat.
Bagaimana Menurut Anda?
Apakah pemerintah perlu membuat aturan khusus seperti yang diusulkan Hotman Paris untuk melindungi masyarakat yang terjerat pinjol ilegal?
Apakah langkah tersebut bisa menjadi solusi untuk menghentikan keresahan rakyat kecil akibat praktik pinjaman online ilegal?
Mari sampaikan pendapat dengan bijak di kolom komentar.
Catatan Redaksi: Artikel ini merupakan penulisan ulang dari pernyataan dan gagasan yang disampaikan Hotman Paris. Usulan tersebut bukan merupakan kebijakan pemerintah yang telah berlaku. Pembaca tetap perlu membedakan pinjaman online legal dan ilegal serta memahami hak dan kewajiban hukumnya.
Redaksi Blog Orang Desa
```
