Kades dan Anggota BPD Digerebek di Penginapan, Warga Minta Pencopotan!

Skandal moral melibatkan pejabat desa di Bengkulu Selatan ini viral di media sosial dan memicu kemarahan warga.

Bengkulu Selatan – Sebuah video penggerebekan yang memperlihatkan Kepala Desa (Kades) berinisial SN bersama seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di sebuah penginapan di Kabupaten Bengkulu Selatan beredar luas di media sosial. Kejadian yang terjadi pada Juli 2025 ini langsung menjadi sorotan publik dan memicu keresahan masyarakat.

Warga Geram, Tuntut Pencopotan Kades

Akibat video tersebut, warga dan perangkat Desa Taba, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, mendatangi Wakil Bupati Seluma, Drs. H. Gustianto, pada Selasa, 22 Juli 2025. Mereka menuntut agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma mengambil tindakan tegas, termasuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi Kades yang terlibat.

"Masyarakat sudah sangat resah. Seorang kepala desa seharusnya menjadi panutan, bukan malah mencoreng nama baik desa dengan perbuatan asusila. Kami minta agar Pemkab Seluma segera memberhentikan oknum Kades secara tidak hormat," tegas Iwan Harjo, perwakilan masyarakat Desa Taba.

Pemkab Seluma Segera Lakukan Investigasi

Menanggapi tuntutan warga, Wakil Bupati Seluma, Drs. H. Gustianto, menyatakan bahwa pemerintah daerah akan mengambil langkah tegas. Ia telah memerintahkan Inspektorat Kabupaten Seluma untuk segera memanggil pihak-pihak terkait dan melakukan audit investigasi menyeluruh.

"Soal video dugaan asusila dan laporan bantuan serta status PPPK ini, saya sudah perintahkan Inspektorat untuk turun ke lapangan. Jika hasil audit membuktikan kebenaran laporan masyarakat, maka kepala desa akan diberhentikan dari jabatannya," tegas Gustianto.

Masyarakat Menunggu Kepastian Hukum

Kasus ini semakin ramai diperbincangkan di media sosial, dengan banyak netizen menuntut proses hukum yang transparan. Beberapa pihak juga mempertanyakan tanggung jawab moral seorang pemimpin desa yang seharusnya menjadi teladan bagi warganya.

Apa Langkah Selanjutnya?

• Investigasi Inspektorat akan menentukan apakah Kades dan BPD terbukti melanggar aturan
• Jika terbukti bersalah, PTDH akan diberlakukan sesuai aturan
• Masyarakat menunggu kepastian hukum untuk memulihkan kepercayaan terhadap pemimpin desa

Kesimpulan

Skandal penggerebekan Kades dan anggota BPD ini menjadi ujian integritas pejabat desa di Bengkulu Selatan. Masyarakat menuntut akuntabilitas dan sanksi tegas agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Sumber: Harian Rakyat Bengkulu