Tenor Utang Whoosh Resmi Jadi 60 Tahun, Purbaya Apresiasi Kesepakatan dengan China
Pemerintah menyambut baik hasil restrukturisasi utang proyek kereta cepat Whoosh yang disepakati bersama pihak China. Salah satu poin utama dalam kesepakatan tersebut adalah perpanjangan tenor utang menjadi 60 tahun, dari sebelumnya 40 tahun. Kebijakan ini dinilai akan meringankan tekanan pembayaran dan menjaga stabilitas keuangan proyek.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa restrukturisasi ini tidak akan membebani APBN, karena skema pembiayaan tetap dilakukan secara business to business (B2B). “Bagus, yang penting APBN tidak ikut membayar. Top,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025).
 |
| CNBC Indonesia |
Restrukturisasi Utang Whoosh: Fokus pada Tenor, Bunga, dan Mata Uang
Dalam proses negosiasi yang melibatkan Danantara, PT KCIC, dan pemerintah Indonesia, masih terdapat sejumlah poin yang sedang difinalisasi, mulai dari suku bunga pinjaman hingga mata uang pembayaran utang. COO Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa tim negosiasi akan berangkat ke China untuk merampungkan pembahasan tersebut. Ia optimistis proses ini dapat selesai tahun ini karena kinerja pendapatan PT KCIC masih berada dalam tren positif.
Purbaya: Cukup Business to Business
Purbaya menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut terlibat dalam proses negosiasi lanjutan, kecuali sebagai pihak yang menyaksikan. Menurutnya, proyek ini harus tetap berada pada mekanisme bisnis antar perusahaan.
Dampak Restrukturisasi bagi Keuangan Proyek Whoosh
Perpanjangan tenor menjadi 60 tahun berpotensi memberikan ruang lebih luas bagi manajemen Whoosh dalam melakukan pembayaran cicilan, sehingga proyek tetap berjalan dan fokus meningkatkan produktivitas bisnis. Dengan restrukturisasi ini, pemerintah berharap beban cicilan jangka pendek berkurang, operasional Whoosh tetap sehat, dan risiko finansial lebih terkendali.
Kesimpulan
Restrukturisasi utang Whoosh menjadi 60 tahun memberikan angin segar bagi keberlanjutan proyek transportasi berkecepatan tinggi pertama di Indonesia. Pemerintah menekankan bahwa skema ini tetap aman karena tidak menggunakan dana APBN dan diselesaikan melalui mekanisme antar perusahaan.
0 comments:
Post a Comment