Begini kronologi Ade Armando dipukuli massa saat demo di DPR RI.

(Antara Foto/ Galih Pradipta)

Ade Armando, aktivis media sosial dan dosen Universitas Indonesia (UI), dikeroyok massa hari ini (11/4), saat hadir dalam rapat umum menentang penundaan Pemilihan Umum 2024 di depan gedung DPR. /Gedung MPR di Jakarta.

Tidak jelas bagaimana Ade Armando bisa dipukuli sampai babak belur. Menurut rekaman yang beredar, Ade Armando sempat terlibat cekcok dengan masa di lokasi. 

Ade Armando sudah berada di tengah-tengah massa saat dihajar massa di video lain. Dia tidak berdaya dan hanya bisa tidur dengan wajah tertutup. Celana panjangnya sudah lepas.

Polisi kemudian menyerbu ke kerumunan dan menyerang Ade. Ade kemudian diseret dari kerumunan oleh puluhan petugas polisi.

Ade saat ini sedang menjalani perawatan, menurut Kabag Humas Polda Metro Jaya Kombes Zulpan. Luka-lukanya cukup serius akibat pukulan yang diterimanya.

“Benar dipukuli, tapi bukan oleh petugas, melainkan oleh massa. Kami tidak tahu kenapa dipukul, kami tidak tahu kenapa dipukul. Lukanya lumayan parah” kata Zulpan.

Ade Armando sebelumnya terlihat di dekat Gedung DPR/MPR. Ia menyatakan tidak ikut dalam aksi demonstrasi tersebut, namun ia mendukung tuntutan mahasiswa agar masa jabatan presiden diperpanjang.

“Saya memilih untuk tidak ikut demo. Saya mengawasinya dan ingin menyatakan dukungan saya untuk itu”, Senin (11/4) sore, katanya kepada wartawan di tempat kejadian.

Jika pemilu ditunda dan masa jabatan presiden diperpanjang, dia menilai hal itu tidak etis. Selanjutnya, pemerintah, KPU, dan DPR telah menetapkan 14 Februari 2024 sebagai hari pemungutan suara.

Menurut Ade, aksi mahasiswa hari ini seharusnya mengirim pesan yang kuat kepada partai politik yang menganjurkan penundaan pemilu hingga 2024. Jika perdebatan tidak dihentikan, dia merasa gelombang penolakan akan tumbuh.

Selama ini Ade Armando membela Presiden Joko Widodo dari berbagai tudingan. Ia sering tampil di televisi sebagai pakar pro-pemerintah.

Ade Armando baru-baru ini mendirikan Gerakan Indonesia Untuk Semua (PIS). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini telah mendaftarkan kelompok tersebut.

Seperti diketahui, tindakan DPR itu menyatakan penolakannya terhadap pembahasan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mahasiswa, juga mahasiswa dan masyarakat lainnya berkumpul di depan Gedung DPR untuk menyampaikan aspirasinya.